BERITA SOLO | SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI sangat jelas. Ganjar sepakat, polusi budaya dan situasi yang membuat orang menjadi kasar harus dicegah demi posisi Indonesia di mata dunia.
Ganjar mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI tersebut dalam rapat paripurna bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hadir dalam rapat paripurna itu, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, serta perwakilan dari Forkompimda dan mahasiswa.
"Pesannya saya kira sangat clear ya. Jangan sampai terjadi polusi budaya yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang menjadi nilai-nilai kita. Misalnya kasar dan tidak hormat," kata Ganjar di Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah Rabu (16/8/2023).
Ganjar menggarisbawahi pernyataan Jokowi tentang tugas besar yang harus diselesaikan bangsa Indonesia ke depan. Khususnya demi menuju Indonesia Emas 2045.
Langkah untuk mencapai mimpi itu telah dimulai saat ini. Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia mendapatkan kepercayaan dunia sehingga posisi Indonesia memiliki kekuatan dan diperhitungkan.
"Ada PR besar yang mesti kita selesaikan terhadap kondisi dunia, wabil khusus posisi Indonesia terhadap dunia," katanya.
Bonus demografi di Indonesia yang akan mencapai puncaknya pada sekitar 2030 harus dimanfaatkan dengan baik. Peluang itu harus dibaca sebagai keuntungan Indonesia, didukung dengan international trust yang sudah ada saat ini.
"Ada bonus demografi yang mesti kita ambil keuntungannya dan kita musti progresif untuk itu. Saya kira apa yang disampaikan presiden clear betul," ungkapnya.
Ia juga mendukung pernyataan Presiden Jokowi tentang suasana di tahun politik. Diketahui Indonesia pada tahun 2024 akan menggelar pemilu. Geliat pemilihan pemimpin penerus Jokowi sudah mulai menghangat akhir-akhir ini.
Maka dari itu Ganjar mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama meredam segala hal yang berpotensi memecah persatuan dan kepercayaan dunia.
"Di daerah mustinya tinggal mendukung saja apa yang ada Sekaligus di tahun politik itu yuk kita redam agar kemudian tidak terjadi situasi yang membikin sensi banyak orang," katanya.
Seperti diketahui, dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI pada sidang tahunan MPR di gedung MPR/DPR RI, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal penting.
Di antaranya tentang polusi di wilayah budaya yang dinilai melukai keluhuran bangsa. Menurut Jokowi, budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa ini terlihat mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah.
"Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraannya.
Jokowi juga menyinggung terkait international trust yang dimiliki Indonesia saat ini. Menurutnya, itu bukan sekadar gimik atau retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap.
Momentum Presidensi Indonesia di G20 contohnya. Kemudian, posisi Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia.
Dan di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan, Indonesia dengan Pancasila-nya, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan yang ada.
"Dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui, kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar, sehingga memudahkan kita dalam setiap bernegosiasi. Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita akan kembali memilikinya," kata Jokowi. (rl/by)
