BERITA SOLO | JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap anggaran terbaru makan bergizi gratis dikurangi dari Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu per anak. Pengurangan tersebut diklaim sudah melalui uji coba di sejumlah wilayah, utamanya pulau Jawa dengan masing-masing mendapatkan minimal 600-700 kalori.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengatakan tak masalah selama memenuhi kebutuhan gizi secara lengkap dan seimbang.
"Kami percaya pemerintah memiliki hitungan dan formulasi yang akurat dan efesien terkait harga perporsi. Selama memenuhi gizi yang seimbang", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (03/12).
Program MBG, kata Sultan, memiliki arti penting dalam agenda pembangunan SDM nasional. Oleh karena itu gizi yang seimbang dan lengkap dibutuhkan pada usia pertumbuhan golden age hingga remaja.
"Jika ada pertimbangan efisiensi dan penghematan anggaran, sebaiknya pemerintah perlu terlebih dahulu menyiapkan ekosistem rantai pasoknya. Semua pihak yang terlibat dalam program ini harus dibentuk secara kolaboratif, sistematis dan terstruktur", usulnya.
Meski demikian, Senator asal Bengkulu itu meminta agar semua elemen bangsa untuk mendukung program MBG tersebut. Terutama pemerintah daerah dan desa, tokoh agama hingga pelaku usaha dalam proses suplai bahan pangan.
"Pelaku usaha yang bergerak dalam sektor industri pangan memiliki peran dan kontribusi yang berarti bagi kesuksesan program MBG. Pelaku usaha jangan hanya mencari keuntungan secara berlebihan sehingga mengurangi keseimbangan gizi menu makanan bagi anak-anak", tegasnya.
Lebih lanjut Sultan mengusulkan agar pemerintahan membentuk dewan pengawas program MBG di setiap daerah yang melibatkan ahli pangan, ahli gizi hingga aparat penegak hukum. (*)
