-->
  • Jelajahi

    Copyright © BERITASOLO.COM | Berita Solo Terbaru, Berita Solo Terkini Hari Ini
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Follow us on

    Apa Itu Pernikahan politik?

    BeritaSolo.com
    Senin, 03 Februari 2025, 10:11 WIB Last Updated 2025-02-03T03:11:46Z

    Pernikahan Politik adalah Pernikahan yang bersifat kekeluargaan, yang sering disebut pernikahan kenegaraan, selalu lazim dilakukan di kalangan keluarga kerajaan, aristokrat, dan keluarga berkuasa lainnya, untuk membentuk persekutuan antara dua keluarga berkuasa.

    Pernikahan kerajaan telah menjadi bagian dari sejarah manusia selama ada monarki. Pada masa awal monarki, pernikahan sering diatur karena alasan politik. Hal ini terutama berlaku di Eropa, di mana keseimbangan kekuasaan sering ditentukan oleh siapa yang menikahi siapa. 

    Pernikahan politik menjadi fenomena umum di jagat perpolitikan Indonesia. Hal ini sudah menjadi tradisi sejak zaman kerajaan dan terus berlanjut sampai era modern. Salah satunya adalah terjadi antara Dewi Tara dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan anak dari Linggawarman (dari Tarumanegara) dan Sobakancana yang merupakan anak Dapunta Hyang (dari Sriwijaya), Orang tua Dewi Tara menikah juga karena perkawinan politik. Lalu Dewi Tara dinikahkan oleh Samaratungga yang berasal dari Mataram Kuno. Dari pernikahan tersebut lahirlah Balaputeradewa yang menjadi raja terkenal di Sriwijaya.

    Bibit bebet bobot merupakan frasa yang kerap menjadi pepatah dalam mencari jodoh atau pasangan hidup. Hal itu dapat terjadi karena makna bibit bebet bobot adalah pertimbangan latar belakang calon pasangan secara jelas.

    1. Bibit
    Bibit artinya asal-usul. Hal ini memiliki kaitan dengan latar belakang kehidupan keluarga yang baik.

    2. Bebet
    Bebet artinya keluarga atau lingkungan. Hal itu juga memiliki makna sebagai tempat seseorang tumbuh, dibesarkan, pergaulan, serta lingkungan hidupnya.

    3. Bobot
    Bobot artinya “berat” nilai diri. Bobot dapat mencakup nilai pribadi, seperti latar belakang pendidikan, kepribadian, pekerjaan, bahkan nilai keagamaan.

    Di era Indonesia kontemporer elite-elite politik, tradisi ini diadopsi dengan berbagai modifikasi dan tujuan-tujuan yang berbeda. Tentu tidak ada yang salah dengan pernikahan itu. Tidak ada aturan hukum yang dilanggar. Namun, sejarah sudah membuktikan bahwa permantuan politik tidak selalu membawa hasil positif bagi pemimpin yang melanggar konstitusi.(mey/shin)
    Komentar

    Tampilkan

    Berita Terbaru